Pelayanan KB dan Persiapan Pelayanan KB Momentum thn 2026
DP2KBP3A Pontianak. Kegiatan.Evaluasi program pelayanan Keluarga Berencana (KB) tahun 2025 menunjukkan perlunya penguatan komitmen untuk mencapai target penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2026. Persiapan Pelayanan KB Momentum 2026 difokuskan pada pelayanan serentak (PANTAU KB) untuk mengatasi unmet need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi) di wilayah prioritas. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat DP2KBP3A kota Pontianak bersama PKB sekota Pontianak..Jum,at 06/026
evaluasi dan persiapan pelayanan KB 2026 berdasarkan data terkini:
1. Evaluasi Program Pelayanan KB (Proyeksi Akhir 2025)
Keberhasilan & Tren: Angka kelahiran di Indonesia menunjukkan tren penurunan pada tahun 2025 (sekitar 16,40 per 1.000 penduduk), menunjukkan efektivitas program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Tantangan Utama (Unmet Need): Tantangan nonstruktural masih tinggi, meliputi rendahnya pemahaman pasangan usia subur (PUS), persepsi negatif terhadap efek samping, serta norma budaya/keyakinan yang menghambat penggunaan kontrasepsi.
Masalah Anggaran: Laporan menunjukkan adanya keterbatasan anggaran kontrasepsi pada tahun 2025 yang berpotensi memengaruhi ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) di akhir tahun, sehingga memerlukan perencanaan matang untuk 2026.
Putus Pakai: Tingginya angka putus pakai kontrasepsi (dropout) menjadi perhatian untuk evaluasi, terutama terkait efektivitas metode jangka panjang.
2. Persiapan Pelayanan KB Momentum 2026 (PANTAU KB)
Momentum awal tahun 2026 difokuskan pada PANTAU KB (Pelayanan Kontrasepsi untuk Penggarapan Unmet Need KB di Wilayah Prioritas).
Fokus Wilayah Prioritas: BKKBN menekankan pelayanan serentak di wilayah terdampak bencana dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Strategi MKJP: Mengejar target Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk mengurangi dropout.
Sinergi Lintas Sektor: Pelayanan KB serentak diintegrasikan dengan momentum hari jadi daerah atau acara organisasi kemasyarakatan (contoh: Harlah Muslimat NU) untuk memaksimalkan partisipasi.
Pencatatan dan Pelaporan: Penguatan penggunaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk melaporkan hasil pelayanan secara real-time.
Optimalisasi TPMB: Pembinaan dan penguatan peran Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dalam memberikan pelayanan KB, terutama MKJP.
3. Arah Kebijakan dan Strategi 2026
Swasembada KB: Mendukung Prioritas Nasional 4 RPJMN 2025-2029 dalam penguatan SDM dan kesehatan.
Pelayanan KB Pasca Persalinan (PP): Prioritas ditingkatkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan stunting.
Kemitraan: Meningkatkan advokasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan alkon dan operasional lapangan.
Secara keseluruhan, persiapan tahun 2026 ditandai dengan rapat koordinasi yang intensif sejak awal Februari 2026 di berbagai daerah (Kalimantan, Magelang, Jambi, NTB, Aceh, dll) untuk memastikan pelayanan kontrasepsi serentak berjalan efektif.
Post By Jmk