thumb

“Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2022”.

“Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2022”.

Sosialisasi seluruh OPD ini merupakan wujud dari upaya peningkatan kualitas pengelola keuangan dalam pemahamannya terhadap regulasi pemerintah kota pontianak sebagai pedoman dalam proses akuntansi dan pelaporan Keuangan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.sosialisasi diadakan Di aula Walikota Lt 3

Dari rangkaian alur pengelolaan keuangan daerah yang menjadi output akhir adalah pelaporan pertanggungjawaban. Dari laporan ini menggambarkan seluruh tahapan kegiatan pengelolaan keuangan.

Adanya kesalahan pada tahapan ini berakibat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kita ketahui bersama saat ini tim BPK sedang melakukan audit interm dan sudah mulai memeriksa proses pengelolaan keuangan terkait pertanggungjawaban, hal ini membuktikan bahwa bpk semakin detail dalam melakukan pemeriksaan. Dimana pemeriksaan bpk meliputi Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kepatuhan perundang undangan serta penyajian laporan keuangan.01/12/22

Evaluasi terhadap LHP BPK RI atas LKPD tahun 2021, banyak temuan terkait kesalahan penganggaran dan pengakuan Aset.

Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah berupaya untuk melakukan perbaikan regulasi dalam hal ini kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah tersebut.

Selanjutnya sebagai langkah peningkatan pemahaman terhadap regulasi tersebut diperlukan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan kepada para pengelola keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menghimbau kepada para pengelola keuangan yang hadir dalam acara ini, untuk secepatnya melengkapi dokumen pertanggungjawaban serta melakukan penginputan terkait penyajian laporan keuangan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Semoga harapan kedepan nya seluruh entitas pengelola keuangan daerah dapat bersama sama meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota pontianak.

 

written by jmk'